 |
| Keterangan Foto: Inilah Tong pengolahan ikan yang di serahkan pemerintah kepada kelompok nelayan. Tampak bupati, H Suyatno tengah memegang tong fiber berwarna kuning tersebut. |
ROKAN HILIR — Guna mendongrak perekonomian dan mendukung nelayan di bidang pengolahan ikan, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melalui Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) membantu kelompok nelayan di Kepenghuluan Pulau Balang Muka, Kecamatan Kubu Babusalam berupa tong fiber ukuran sedang dan besar untuk kegunaan pencucian dan mengolah ikan segar menjadi ikan asin. Bantuan ini di serahkan secara langsung oleh Bupati, H. Suyatno, Senin (11/05/2020) di salah satu Banglau milik pengusaha warga Tionghua di Pulau Halang Muka.
Sedikitnya lebih dari 10 orang warga yang terdiri dari suku Tionghua dan suku Melayu yang tergabung dalam kelompok nelayan hadir pada acara penyerahan bantuan dari Diskanlut yang berlangsung sederhana dan singkat pada pukul 08.30 Wib tersebut. Kepala Diskanlut, M. Amin, Kabid P2HP Diskanlut, Wiwik Sita dan Camat Kubu Babu Salam, Drs Ahmad Atin, turut mendampingi bupati saat penyerahan bantuan tong berwarna kuning ini.
Bupati, H. Suyatno, Amp di sela memberikan bantuan tersebut mengaku sengaja datang langsung menyerahkan bantuan tersebut. Hal ini di karenakan selain ingin bertemu langsung dengan para nelayan juga ingin menyampaikan terkait wabah virus Covid-19. Di Riau ada 12 Kabupaten/ Kota dan 10 diantaranya warganya sudah terkena virus Corona dan kini hanya tingal 2 Kabupaten saja yang warganya belum positif terjangkit virus Corona ini.
"Pertama Rohil kedua Meranti, Intinya kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Namun, ini bukan tugas pemerintah TNI dan polri akan tetapi semua elemen masyarakat tampa terkecuali para nelayan. Sekali lagi saya mengajak, jangan karena Rohil masih zona hijau kita santai-santai. Di Indonesia sudah banyak yang meninggal dunia akibat wabah ini, makanya jaga jarak dan jaga kesehatan. Jika tidak ada urusan diluar duduk saja dirumah," ingat bupati.
Terkait bantuan pergunakan sebaik mungkin dan usahakan agar ikan yang diolah bisa laku keras di pasaran karena selain untuk mengenalkan produk lokal juga bisa menambah pendapatan nelayan. Sementara itu, apa dampak dari wabah Covid-19 dengan nelayan, yang pasti saat ini pemerintah daerah diminta pemerintah pusat untuk memangkas anggaran sebesar Rp. 340 milyar dan dari pemangkasan itu sebagian besarnya di gunakan untuk penanganan Covid-19.
Hal ini tentu berimbas kepada program-program yang telah di buat oleh pihak terkait untuk para nelayan dimana tidak semua program saat ini bisa dilaksanakan akibat pemangkasan anggaran ini. "Kita ambil hikmahnya saja karena tuhan sedang menguji kita. Masyarakat harus tetap kompak begitu juga dengan para nelayan," pesan bupati.
Selanjutnya Camat Kubu Babu Salam, Drs. Ahmad Atin mengaku bahwa bantuan yang di berikan kepada kelompok nelayan ini sangat membantu. "Pada prinsipnya bantuan ini sangat membantu. Karena masyarakat di sini mata pencaharian utamanya adalah sebagai nelayan," kata Ahmad Atin. Dalam kesempatan itu, Camat Kubu Babusalam juga membeberkan terkait kondisi salah satu wilayahnya ini, dimana hasil ikan semakin hari semakin menurun dan berakibat banyak masyarakat yang sebelumnya menetap dan mencari nafkah di pulau yang di kelilingi laut kni yang pindah.
"Perlu adanya program dan pemikiran agar bisa menyelamatkan kondisi daerah ini. Karena bila dibiarkan berterusan di kuatirkan pulau ini akan tidak berpenghuni suatu saat nanti," ungkap Ahmad Atin. Menyikapi kondisi tersebut, Kepala Diskanlut Rohil, M Amin menerangkan bahwa penurunan hasil tangkap ikan di wilayah tersebut tak terlepas dari beberapa faktor. Disisi lain hal ini juga diakibatkan oleh kesalahan para nelayan itu sendiri.
"Faktor pertama diakibatkan banyaknya penggunaan alat tangkap yang di larang. Seperti ukuran jaring yang seharusnya beberapa mili digunakan yang ukuran besar sehingga semua habitat ikan ikut tertangkap. Kedua di sebabkan oleh jumlah alat tangkap yang ada melebihi hasil lestari sebagai contoh seharusnya 50 persen pertahun ya namun nelayan justru mengambil 100 persen," terang Amin.
Menyikapi kondisi tersebut, pihak Diskanlut aku Amin yang akan dilakukan tentu tak lepas dari upaya penertiban alat tangkap. Kemudian untuk alat tangkap yang mengeluarkan izin harus mengurangi jumlahnya. "Namun yang terpenting lagi perlu diatur pola penangkapan. Angaplah musim memijah (bertelur ikan) jika bisa harus dihentikan aktifitas penangkapan. Akan tetapi, masalahnya saat ini pengawasan itu berada di tangga pihak Diskanlut Profinsi dan bukan di kita. Hal ini tentu menjadi kendala juga dilapangan. Walau demikian dirinya mengaku akan akan berkoordinasi dengan Diskanlut Profinsi," ungkap Amin.
***(erik)
Editor: Ingatan
