PEKANBARU — Acara seminar Online Diskusi BADKO HMI RIAU-KEPRI dilaksakan pada Kamis (07/05/2020) Dengan Agenda "Kebakaran Hutan Ditengah Pandemi Covid-19, Antisifasi, Penanganan, Mitigasi". Turut ikut serta dalam acara seminar online tersebut diantaranya;
- ESPK BRG RI: Myrna A Safitri.
- Staf khusus KLHK RI, BID.Analisis Dampak Lingkungan: Ir.Hanni Adiati.M.Si.
- Pakar Lingkungan Nasional: Dr.Elfiriadi.S.Pi.M.Si.
- Kepala BPBD Provinsi Riau: Edwar sanger.SH.M.Si.
- Pakar Hukum Pidana: Dr. Muhammad Nurul Huda, SH. MH
- Payuban Mahasiswa Riau: Guntur Yurfandi.
- Korpus BEM se-Riau: Amir Aripin Harahap.
- Pendiri&Direktur Eksekutif BAKARNAS LEPPAMI PB HMI
- LEPPAMI 2015 & Kabid PTKP BADKO HMI RIAU-KEPRI
- Selaku Moderator-Ketua Umum Kohati Cabang Pekanbaru: Miatul Jamillah.
Saat di komfirmasi tim dari awak media wasekum PAO BADKO HMI RIAU-KEPRI Muda Halomoan harahap melalui whatsAppnya ia mengungkapkan, bahwa motifasi di adakannya acara seminar online ini, disebabkan Karhutla masih banyak terjadi di Riau ditengah-tengah pandemi covid-19.
Tentunya, ini sangat berbahaya bagi masyarakat riau, mau sampai kapan riau ini terus menerus terjadi karhutla setiap tahunnya,? Besar harapan kita sebenarnya, dengan hadirnya dasboart lancang kuning nusantara di tahun 2020 ini karhutla tidak terjadi lagi, tapi ternyata itu tinggal harapan, berdasarkan data dari jikalahari sejak januari hingga april 2020, lahan dan hutan diriau yang terbakar berjumlah 996,58 ha, bukan jumlah yang sedikit dalam kurun waktu 4 bulan itu, Pungkasnya
Dalam acara diskusi online tersebut akan membahas diantaranya;
- Pencegahan karhutla yang efektif, agar riau bersih tanpa karhutla dan asap,
- Penanganan karhutla, dan
- Penegakan hukum yang berkeadilan
"Dan jangan hanya berani terhadap masyarakat kecil, dan kami menilai selama ini diduga polda riau terkesan takut dan seakan lambat dan tidak tegas terhadap korporasi," pungkas tegas Halomoan harahap.
Halomoan menjelaskan, "Bahwa jumlah lahan yang terbakar sejak tahun 2019 hingga tahun 2020, dan berapa luas gambut yang sukses direstorasi oleh BRG RI, kemudian terkait dasboart lancang kuning nusantara yang kami nilai gagal mendukung kinerja satgas, dalam menangani dan mencapai riau O (nol) titik api ditahun 2020," Sebutnya.
"Pemerintah saat ini kami nilai setengah hati dalam menuntaskan persoalan karhutla, diduga karena banyak hutan diriau dikuasai dan digarap oleh oknum-oknum tertentu secara illegal, jika ini terus berkelanjutan setiap tahunnya, beberapa tahun yang akan datang kami takut dan cemas riau tanpa hutan, habis alam rusak, bencana tentu menanti kita," Sambungnya.
"Harapan kami agar pemerintah lebih serius bersama dengan instasi lembaga pemerintah lainnya dalam menangani karhutla, karena ini terjadi setiap tahunnya, dan agar Lahan illegal ditertibkan, serta hutan yang rusak dihijaukan kembali." Harapnya.
(Rls/srn. Lp berita-Tim media grup)
Editor: Ingatan
