PELALAWAN — Akibat selalu matinya listrik di Desa Penyalai, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Masyarakat selaku konsumen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layananan Pelanggan (ULP) Pangkalan Kerinci, merasa dirugikan.
Salah seorang warga Nasaruddin kepada media mengatakan mutu pelayanan dari PT. PLN (Persero) ULP Pelalawan di Desa Penyalai, Kec. Kuala Kampar sangat merugikan kami masyarakat selaku konsumen.
"PLN selalu mati tak pernah sampai ke media dibuat wartawan penyalai, kalau masalah sayo sampai ke media, wartawan taik kucing, pengampu telo aje, ni fakta, cube PLN mati-mati ni liput dan sampaikan ke media bia pihak terkait bisa cari solusi," Katanya. Rabu (13/05/2020).
Ia juga mejelaskan bahwa karena kondisi mesin Ganset milik PT. PLN (Persro) ULP Pangkalan Kerinci sudah tidak layak beroperasi.
"Mesin 9 buah burok-burok di Penyalai, mekanik yang ahli mesin tak pernah dihantar ke Pnyalai, mesin burok yang dihantar," Jelas Nasaruddin geram.
Masalah tidak becusnya PLN Penyalai menyediakan kebutuhan listrik bukan sekarang ini saja tapi sudah sejak lama bertahun-tahun tidak ada perbaikan, padahal PLN Penyalai hanya hidup pada malam hari saja itu pun tidak bisa hidup dengan baik.
Ditambahnya lagi PLN Penyalai ini tidak sejalan dan terkesan tidak mendukung program terang Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan yang selama ini menjadi program andalan yang sering didengungkan.
"Untuk itu kami masyarakat meminta Pimpinan Cabang PLN yang membawahi PLN Penyalai untuk dievaluasi karena dinilai gagal untuk memastikan ketersediaan listrik untuk Penyalai, dan tolonglah diperhatikan kami yang dipulau ini janganlah mesin yang sudah tidak layak pakai dikirim kesininyang hanya menjadi besi tua dan barang rongsokan.
listrik mati terus tak pernah normal sedangkan minyak untuk mesin masuk terus jadi tentu tak salah kalau kami jadi menduga pada saat mesin mati apakah hitungan minyaknya sama dengan dengan ketika mesin hidup tentu ada selisih minyak lalu minyak itu kemana," Pungkasnya.
Ditempat lain Praktisi Hukum IFRIANDI SH mengemukakan PLN sebagai sebuah badan hukum usaha milik negara (BUMN) yang berbentuk persero, berdiri sendiri sebagai subyek hukum yang dalam kegiatannya berorientasi pada profit.
"Sudah seharusnya mengelola PLN Penyalai dengan baik masyarakat sebagai konsumen atau pengguna tentu sangat mengharapkan pelayanan yang prima," Kata Andi.
Keadaan pelayanan PLN yang buruk seperti ini sedangkan masyarakat membayar untuk mendapatkan jasa penerangan.
"Sesungguhnya PLN sudah melanggar hak-hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor : 8 tahun 1999, tentang perlindungan konsumen dan terbuka kemungkinan untuk dimintakan ganti rugi atas kelalaian PLN tersebut," Tegas Andi mengakhiri.
(*)
Editor: Ingatan
