 |
| H M.Basri Budi Utomo AS.SIP Ketua Umum Pimpinan Pusat GNPK - RI. |
JAKARTA - Semboyan bahwa hukum adalah panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini memang terus digelorakan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, hukum tak jarang lunglai tiada daya.
Begitu banyak fakta yang menunjukkan hukum di Republik ini masih jauh dari harapan publik.
Aksioma bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tajam ke atas pun terus menunjukan kebenaran semunya.
Demikian dikatakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Basri Budi Utomo kepada wartawan
Ditemui di gedung KPK Kuningan Jakarta Pusat, dia mentenggarai maraknya pelacur keadilan. Hukum dijajakan sebagai barang dagangan yang dengan gampang dibeli mereka yang berkuasa dan berduit.
Ditambahkannya, anggapan bahwa hukum dikendalikan oleh mereka yang punya uang, dan menindas kaum papa, tampaknya tak mengada-ada.
Seperti dikutip oleh radarinvestigasi.id
“Wajah yang buram, ironisnya terjadi akibat perbuatan cela para penegak hukum”, ujar pria yang pernah mengadukan ke KPK yang berbuntut dijebloskannya ketua DPRD Jateng ke penjara.
“Wajah yang buram, ironisnya terjadi akibat perbuatan cela para penegak hukum”, ujar pria yang pernah mengadukan ke KPK yang berbuntut dijebloskannya ketua DPRD Jateng ke penjara.
Menurut pria asal Pekalongan ini, banyaknya penegak hukum yang ditangkap karena memperjualbelikan hukum merupakan bukti tak terbantahkan betapa memprihatinkannya dan mirisnya penegakkan hukum kita.
Hasil survei dari tahun ke tahun konsisten menempatkan peradilan sebagai salah satu institusi terkorup ialah pertanda nyata bahwa hukum kita sudah runtuh.
Dalam konteks itulah, Basri mengamini seruan Presiden Joko Widodo kepada para penegak hukum untuk tidak bermain-main dengan hukum.
Sebagaimana dimaklumi, dalam pembekalan kepada 1.591 calon hakim di Balai Diklat Mahkamah Agung, Bogor, dua hari lalu, Presiden mengingatkan pentingnya kepastian hukum dan keharusan agar jangan sampai hukum bisa diperjualbelikan.
Presiden Benar. Jika tidak ada kepastian hukum, jika hukum bisa diperdagangkan, kepercayaan rakyat dan kepercayaan internasional terhadap institusi-institusi negara kita akan hancur berantakan.
Ditambahkan pria yang selalu berpenampilan dandi ini, dampak lanjutannya akan merapuhkan fondasi dalam membangun kemajuan bangsa yang berkeadilan.
“Penegasan dan peringatan Presiden itu jangan dianggap sebagai seremonial belaka. Jajaran penegak hukum, khususnya para hakim dan calon hakim, harus menjadi pijakan dalam memerankan tugas amat luhur sebagai penegak keadilan” tandas Basri yang baru saja melaporkan dugaan korupsi PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) ke KPK.
Di tengah carut marut lingkungan peradilan, memang tidak gampang hukum yang tegak lurus bisa dikedepankan, agar kepercayaan rakyat bisa dipulihkan.
Betul bahwa tidak semua hakim bermental buruk.
Namun, banyak anggapan bahwa lantaran lingkungan peradilan telah begitu busuk, orang yang tadinya baik akan menjadi jahat jika masuk ke sana
Tentu, kita berharap agar lebih dari 1.500 calon hakim hasil dari seleksi yang diikuti sekitar 30 ribu orang itu bisa menjungkirbalikkan anggapan tersebut.
Mereka akan menjalani ujian tersulit dalam hidupnya, jauh lebih sulit ketimbang saat mengikuti seleksi, yakni ujian integritas.
Di lingkungan yang boleh jadi sudah sangat kotor, mereka akan mempertaruhkan harga diri apakah tetap setia pada kejujuran atau sebaliknya, menggadaikan jabatan demi uang
“Kita ikut mengingatkan kepada para calon hakim untuk tidak mempermainkan hukum.Di tangan anak-anak muda yang masih bersih itulah perbaikan lingkungan peradilan dipertaruhkan.
Jangan sampai mereka yang masih ‘suci’ mengikuti jejak ‘kotor’ senior mereka.
Tugas hakim amatlah mulia karena di palu mereka keadilan ditentukan.
“Saking mulianya tugas itu, hakim bahkan disebut sebagai wakil Tuhan” tandas Basri.
(Sumber:Radarinvestigasi.id/Foto:Ist)
