Blok Mahakam Sudah 100%, Presiden Jokowi Tekankan Freeport Harus Serahkan Saham Minimal 51%

Presiden Jokowi memberikan arahan pada Rakornas Bara JP 2018, di Pulau Rote, NTT, Senin (8/1) sore. (Foto: Rahmat/Humas)

NUSA TENGGARA TIMUR - Setelah 50 tahun dikelola oleh perusahaan asing, pemerintah memastikan mulai Januari ini, pengelolaan migas di blok minyak dan gas bumi (migas) di Blok Mahakam sudah 100 persen kembali ke Ibu Pertiwi, dan akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pertamina (Persero).

“Saya serahkan kepada Pertamina. Dulu kita satu persen saja enggak punya saham di situ, sekarang 100 persen. Ini berikan ke Pertamina,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Tahun 2018, di Auditorium Tilangga, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (8/1) sore.

Semula Blok Mahakam dikuasai oleh PT Total E&P Indonesie (TEPI)‎. Namun, kontrak mereka habis per 31 Desember 2017. Pemerintah tidak memperpanjang izin pengelolaan blok atau Wilayah Kerja Mahakam, di Kalimantan Timur itu, dan memilih mengambil alih pengelolaan tersebut, dengan menyerahkannya kepada PT Pertamina Persero.

Freeport

Sementara terkait Freeport, Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah ingin saham yang lebih besar, dan saat ini sedang diurus.

“Sudah tiga tahun kita negoisasi, alot banget. Enggak apa-apa alot yang penting jangan kalah,”ujar Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, sudah berpuluh tahun kita hanya diberi 9,3 persen saham perusahaan tambang di Kabupaten Timika, Papua itu.

“Saya sudah perintahkan minimal 51 persen, minimal. Tapi tiga tahun juga belum rampung-rampung, haduh,”ucap Presiden Jokowi.

Sebelumnya dalam pertemuan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, akhir Agustus 2017, yang dihadiri Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, CEO Freeport McMoran Richard Adkerson telah sepakat melakukan divestasi 51 persen saham untuk kepemilikan nasional. Namun detil kesepakatan ini masih terus dinegosiasikan oleh pemerintah dan Freeport. (Setkab.go.id/un/rah/es)