Mantan Wapres Budiono Deperiksa KPK Terkait Kasus BLBI

Mantan Wakil Presiden Boediono (Dok. Jawa Pos) JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi terus menelisik peranan berbagai pihak terkait k...

Mantan Wakil Presiden Boediono (Dok. Jawa Pos)
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi terus menelisik peranan berbagai pihak terkait kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas(SKL) Badan Likuiditas Bank Indonesia kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Dalam rangka melengkapi berkas perkara tersangka mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung, penyidik KPK memanggil mantan Wakil Presiden Boediono.

Seperti dikutip oleh JawaPos.com
“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi kasus SAT yang sudah ditahan,“ terang Ketua KPK Agus Rahardjo kepada JawaPos.com, di Jakarta, Kamis (28/12).

Boediono, kata Agus, akan digali keterangan seputar peranananya saat menjadi Anggota KKSK saat memberi persetujuan kepada pihak BPPN, dalam menerbitkan SKL BLBI. "Saksi sewaktu beliau menjadi Menkeu, saat peristiwa itu terjadi," imbuh Agus.
Ilustrasi: Gedung KPK Merah Putih (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)
Menanggapi panggilan pemeriksaanya, Boediono datang sekitar pukul 09.48 WIB dengan mengenakan baju batik warna cokelat. Dia datang dengan ditemani sejumlah anggota Paspamres. Ketika ditanya awak media perihal kedatangannya,  mantan Menteri Keuangan tersebut mengaku belum tahu materi pemeriksaannya hari ini.

“Belum tahu (materi pemeriksaan) saya juga baru datang. Nanti ditanya apa kan saya enggak tahu," kata Boediono singkat, di lobi gedung KPK.

Selebihnya, dia enggan menggubris pertanyaan lagi yang dilayangkan wartawan, kendati terus dicecar sejumlah beragam pertanyaan. Menteri Keuangan era Presiden Megawati Soekarno Putri tersebut langsung masuk ke lobi utama, menunggu panggilan pemeriksaan di ruang penyidikan yang terletak di lantai I Gedung Merah Putih KPK.

Dalam kasus ini, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung telah ditahan KPK usai diperiksa penyidik, Kamis (21/12).

KPK telah menemukan bukti baru kerugian negara. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara atas kasus ini sebesar Rp Rp 4,58 triliun. 

Sebelumya KPK menyebut kerugian negara atas kasus ini senilai Rp 3,7 triliun.

Terkait kasus dugaan korupsi terkait penerbitan SKL BLBI terhadap BDNI ini, KPK baru menjerat satu tersangka, yaitu Syafruddin. Dia diduga menyalahgunakan kewenangan terkait penerbitan SKL tersebut. Perbuatan Syafruddin diduga menguntungkan sejumlah pihak dan merugikan keuangan negara mencapai Rp 4,58 triliun.‎

Syafruddin Temenggung disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.‎

Terkait peranan Boediono dalam pusaran kasus ini, kala kasus bergulir, Boediono menjadi salah satu anggota KKSK selain Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno, serta Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Bertindak sebagai ketua Dorodjatun Kuntjoro Jakti selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

KKSK sendiri berperan memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana induk penyehatan perbankan yang disusun BPPN. Hal ini didukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2002, yang dikeluarkan Presiden Megawati kala itu. Dengan adanya persetujuan KKSK, maka BPNN mengeluarkan SKL BLBI untuk BDNI.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Suafruddin ketika akan ditahan penyidik KPK. Menurut dia, penerbitan SKL BLBIyang dikeluarkan untuk BDNI telah mendapat persetujuan dari KKSK. Persetujuan KKSK itu berdasarkan Keputusan KKSK Nomor 01/K.KKSK/03/2004 tertanggal 17 Maret 2004.

"Semuanya sudah ada persetujuan dari KKSK, semuanya. Saya hanya mengikuti aturan dan saya sudah punya (menunjukkan hasil audit BPK)," terang Syafruddin. Namun, hal ini dinilai menyimpang karena KPK menangarai adanya dugaan kongkalikong antara Syafruddin dan berbagai pihak lain, sehingga BDNI mendapat SKL BLBI. (ce1/ipp/JPC)
Nama

Advertorial,61,Batam,4,Bengkalis,372,Berita,619,Biografi,13,Bisnis,77,Dumai,428,Dunia,76,Editorial,7,Hukum,719,Inhil,99,Inhu,33,Kampar,116,Kepri,9,Kuansing,63,Kuliner,5,l,1,Lifestyle,66,Meranti,64,Nasional,1202,Olahraga,186,Pekanbaru,377,Pelalawan,66,Pendidikan,26,Peristiwa,226,Politik,95,Redaksi,1,Riau,1160,Rohil,72,Rohul,64,Siak,104,Sumatera,126,Teknologi,41,Traveling,52,Video,58,
ltr
item
Analisariau: Mantan Wapres Budiono Deperiksa KPK Terkait Kasus BLBI
Mantan Wapres Budiono Deperiksa KPK Terkait Kasus BLBI
https://4.bp.blogspot.com/-8Lyfpde0f2g/WkTjSuQOJgI/AAAAAAAAHw4/U55VSgApSCgvi6ss8abHzXsCeeAs21BKQCLcBGAs/s320/IMG_20171228_192112.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-8Lyfpde0f2g/WkTjSuQOJgI/AAAAAAAAHw4/U55VSgApSCgvi6ss8abHzXsCeeAs21BKQCLcBGAs/s72-c/IMG_20171228_192112.jpg
Analisariau
http://www.analisariau.com/2017/12/mantan-wapres-budiono-deperiksa-kpk.html
http://www.analisariau.com/
http://www.analisariau.com/
http://www.analisariau.com/2017/12/mantan-wapres-budiono-deperiksa-kpk.html
true
8225591636268580222
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy