GNPK-RI Riau Dukung Kinerja KPK Berantas Korupsi

Foto: Dokumen GNPK-RI Riau

JAKARTA - KPK menggelar Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) yang dihadiri oleh Presiden Jokowi dan Acara ini juga dihadiri oleh para menteri Kabinet Kerja , kepala daerah , Pimpinan BUMN dan Perwakilan Ormas yang di undang oleh KPK.

Salah satu ormas yang mendapat kehormatan untuk menghadiri undangan KPK ini adalah GERAKAN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA(GNPK-RI) yang memang Fokus dan Konsentrasi pada Pencegahan Korupsi, dari ribuan Ormas dan LSM yang ada di indonesia GNPK-RI ada pada urutan ke 25 dari 26 organisasi yg di undang.

GNPK - RI KABUPATEN PELALAWAN  sebagai salah satu Pimpinan Daerah yang ada di Indonesia mendapat undangan yang terlampir bersama undangan GNPK RI Pusat, tentunya suatu kehormatan bagi setiap pengurus daerah GNPK RI seindonesia mendapat kesempatan sebagai tamu undangan yang lansung di undang secara resmi oleh KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA. sebagai mana disampaikan oleh ketua Pimpinan Daerah GNPK RI KAB. PELALAWAN Abdul Murat. S. IP yang ikut mendampingi ketua Pimpinan Wilayah GNPK RI Riau Herman.

Herman menuturkan Program KPK dan GNPK-RI sejalan dengan komitmen untuk memberantas Korupsi di Indonesia.

"Kita sama-sama Komitmen memcegah Korupsi, baik dalam ruang lingkup Pemerintah dan juga di kalangan masyarakat, untuk itu saya berharap GNPK-RI terus menjaga Integritasnya dalam mengawas, dan mempunyai sikap adil dan dapat dipercaya," tutur Herman di sela-sela acara

Undangan KPK ini secara langsung sebagai pengakuan bahwa GNPK-RI memang ada dan siap memberikan konstribusi nyata bagi rakyat indonesia terutama pada WASMAS yang melekat pada setiap pengurus beserta anggota GNPK-RI dimanapun berada. Terlihat juga kehadiran Gubernur Riau Andi Rahman.

Selanjutnya dalam acara HAKORDIA 2017 Hari Anti Korupsi sedunia ini juga sekaligus acara  Konferensi pencegahan-pemberantasan Korupsi yg dibuka lansung oleh Bpk Joko Widodo

KPK juga meluncurkan aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN). Aplikasi e-LHKPN menggantikan proses pelaporan secara manual. Sehingga pelaporan LHKPN lebih efektif dan efisien.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan Hakordia yang digelar di Hotel Bidakara kali ini, KPK mengambil tema "Bergerak bersama memberantas korupsi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera"

"Ada beberapa poin penting disini, pertama memberantas korupsi harus dilakukan bersama-sama. Hal ini berarti komitmen dari pemerintah, DPR, yudikatif, lembaga negara lain dan masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan pemberantasan korupsi," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Kedua yang paling mendasar yang perlu dipahami, pemberantasan korupsi yang dilakukan haruslah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi, kepastian hukum, proses yang tegas terhadap pelaku korupsi, hingga tidak memberikan ruang bagi pelaku atau pihak yang membantu terjadinya korupsi di birokrasi atau instansi masing-masing menjadi keniscayaan.***(rdk/tm)