 |
| Foto: Dok, Kementerian PUPR. |
JAKARTA, AnalisaRiau.com - Dampak pembangunan infrastruktur secara besar-besaran mulai terasa pada mudik Lebaran tahun ini. Hal tersebut terlihat dari semakin lancarnya transportasi mudik dan stabilitas harga barang menjelang Idul Fitri.
"Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya terjadi insiden dan kemacetan luar biasa, kali ini transportasi dan perhubungan lancar. Harga-harga barang juga stabil untuk kebutuhan pokok," ujar Sekjen Gabungan Pelaksana Kontsruksi Indonesia (Gapensi), Andi Rukman Karumpa, dalam keterangan tertulis, Jumat (30/6/2017).
Andi mengatakan, kelancaran dan stabilitas harga tersebut merupakan dampak dari pembangunan infrastruktur secara besar-besaran selama ini. "Membangun infrastruktur secara masif sebuah keniscayaan, kapan lagi. Dampaknya sudah terasa, angkutan darat ada tol, laut ada pelabuhan yang memadai, dan bandara, inflasi di daerah dapat terkendali," ujar Andi.
Sebagaimana diketahui dari periode 2015 hingga 2019 pemerintah menargetkan membangun sebanyak 15 bandara baru, 24 pelabuhan, 2.650 km jalan nasional, 1.000 km jalan tol, 3.258 km jalur kereta api, dan 60 pelabuhan penyeberangan. Sebab itu pemerintah membutuhkan dana pembangunan infrastruktur sebesar Rp 5.519 triliun.
Kencangnya pembangunan infrastruktur tersebut, ujar Andi, membuat Gapensi optimistis sektor konstruksi akan kembali masuk dalam tiga besar penyumbang Produk Domestik Bruto nasional tahun ini. Meski, pada kuartal I-2017 sektor ini hanya di posisi ke-6 penyumbang PDB. "Kita optimitis, sebab infrastruktur terus dipacu, sebanyak 70 persen-an kan kerjaan konstruksi," ujar Andi.
Tahun lalu sektor konstruksi merupakan penyumbang ketiga bagi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,51 persen setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Gapensi menilai pemerintah Jokowi-JK konsisten mendorong pembangunan infrastruktur.
"Ada banyak proyek-proyek infrastruktur besar sedang digarap, atau akan segera dimulai baik bandara, infrastruktur kereta api, pelabuhan, jalan tol dan lain-lain," papar Andi.
Pada 2017, pemerintah mengalokasikan total belanja infrastruktur sebesar Rp 387 triliun dan sebesar Rp 101,4 triliun dikelola oleh Kementerian PUPR. Kementerian PUPR melakukan pelelangan dini sejak tahun lalu dan hasilnya hingga Januari 2017 sebanyak 2.768 paket telah terkontrak dengan nilai Rp 41,4 triliun. (detikcom)
