Photo Istimewa |
JAYAPURA, AnalisaRiau.com -Tidak adanya kontribusi terhadap rakyat Papua. yang hanya menyedot dana otonomi khusus, mendingan Majelis Rakyat Papua (MRP) bubar dari tanah Papua.
Demikian tegas, Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Papua, Jackson Ikomou, Sabtu, (13/05). Ketika diwawacarai media ini , siang tadi.
"Selama ini hak-hak masyarakat adat tidak pernah dilindungi. Kami kesal dengan lahirnya lembaga kultur di tanah Papua.
"Soal lingkungan, masyarakat adat yang selalu dikorbankan hanya kepentingan segelincir orang". Mengapa lembaga kultur tak pernah sikapi sejumlah masalah-masalah di Tanah Papua ?
"Ada apa dibalik semua ini, kami masyarakat adat merasa tidak dihargai sebagai orang asli Papua yang punya hak hidup diatas tanah kami".
Selain itu, dengan lahirnya MPR yang menyedot dana otonomi khusus. Tidak ada kerja nyata. Jika demikian, tentu terjadi indikasi tipikor.
Juga, lanjutnya, MRP juga diduga membuka pintu untuk perusahan ilegal di tanah Papua, dengan memberikan surat rekomendasi kepada perusahan-perusahan yang beroperasi tidak sesuai dengan prosedur.
Dalam hal ini tentu ada indikasi dugaan suap dari Perusahan kepada kelompok yang mengklaim diri sebagai pimpinan lembaga kultur Papua.
"Lebih baik dicabut UU No. 21 Tahun 2001 tenteng Otonomi Khusus di Provinsi Papua. Lalu sumber daya alam dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua".
"Kami harus mendukung penyataan Gubernur Papua untuk kembalikan Otonomi khusus, lalu sumber daya alam dapat dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua.
(sumber : rilis / demianus bunai)