 |
| Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai Groundbreaking Rusunami Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (27/4) . (Foto: Humas/Jay) |
BANTEN, AnalisaRiau.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah akan mengontrol agar pembangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami) yang dijual dengan harga murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) benar-benar bisa sampai ke sasaran, yaitu para pekerja atau buruh.
Ia menegaskan, pemerintah akan mengontrol agar penjualan rusunami atau rumah tapak untuk MBR itu tepat sasaran.
“Kita bekerja sama dengan pimpinan-pimpinan serikat pekerja, pimpinan-pimpinan serikat buruh, sehingga karena ini murah, karena ada subsidinya, DP-nya juga kecil, jangan sampai nanti yang mendapatkan adalah yang di luar pekerja dan di luar buruh,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai Groundbreaking Rusunami Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Urbantown-Lifvilles Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (27/4) pagi.
Untuk itu, lanjut Presiden, pemerintah akan melibatkan pimpinan-pimpinan serikat buruh dan serikat pekerja dalam menyeleksi calon pembeli rusunami.
Sebagaimana diketahui, pemerintah membangun 9.000 unit rusunami di Serpong, yang dijual dengan harga kurang lebih Rp293 juta. Rumah tersebut dijual dengan uang muka atau Down Payment (DP) yang sangat rendah, hanya 1%, cicilan 1 bulan Rp1,2 juta.
Presiden Jokowi menjelaskan, setelah di Serpong, minggu depan pemerintah juga membangun di Depok, yang dijual dengan harga lebih murah lagi, Rp112 juta.
Presiden menjelaskan alasan ia mengajak sejumlah pemimpin serikat pekerja seperti Abdul Gani Nuwawe, Yoris Raweyai, dan Mudokhir, karena pemerintah ingin rusunnya kalau jadi, itu yang memiliki yang betul-betul sesuai dengan yang dituju, yaitu pekerja dan buruh.
“Uang muka pun ada bantuan Rp4 juta,” tegas Presiden Jokowi.
Mengenai anggaran untuk pembangunan rumah murah buat pekerja itu, Presiden Jokowi menjelaskan, dari BPJS Ketenagakerjaan, juga bantuan dari FLTO Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.*** (humassetkab)
